Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Provinsi Aceh. Sampai sekarang zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak ptkp. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di aceh.
Uupa pasal 191 memberi kewenangan pengelolaan zakat kepada baitul mal aceh dan baitul mal kabupaten kota dalam provinsi aceh yang selanjutnya diatur dengan qanun aceh. Pasal 192 uupa menjadi landasan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan pasal 180 menetapkan zakat sebagai salah satu pad pendapatan asli daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini issu zakat sebagai pengurang pajak terus menguat.
Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di aceh.
Sampai sekarang zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak ptkp. Uupa pasal 191 memberi kewenangan pengelolaan zakat kepada baitul mal aceh dan baitul mal kabupaten kota dalam provinsi aceh yang selanjutnya diatur dengan qanun aceh. Sampai sekarang zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak ptkp. Sesungguhnya di indonesia kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ternyata telah diterapkan di pemerintahan provinsi nanggore aceh darussalam.
